Lahan Pertanian Terancam Digusur

Menurutnya, sebanyak 1200 Ha tanaman padi warga terancam dengan kehadiran PT SAML (Selatan Agro Makmur Lestari). Maklum saja, warga yang sudah menempati lokasi sejak 10 tahun lalu dianggap menempati lahan pertanian mereka.

”Tidak sedikit bentuk intimidasi yang dilakukan PT SAML untuk mengusir warga. Namun, warga memilih bertahan dan ingin memperjuangkan apa yang diusahakan sejak lama,” ungkap Direktur Walhi Sumsel itu.

Selain menurunkan alat berat yang merusak tanaman padi, perusahaan itu juga melibatkan aparat untuk menakuti warga. Tujuannya sama, yakni mengganggu kenyamanan sehingga bisa penduduk memilih pindah ke lokasi lain.

”Kita tahu negara melalui undang-undang no 22 juga mengatur perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Itu sebabnya kami hadir dan mengadukan nasib ke Komisi II DPRD Sumsel dengan harapan bisa mendapatkan kembali lahan warga,” kata dia.

Dia menambahkan, berdasarkan hearing (dengar pendapat) di pemprov Sumsel yang dihadiri Kepala BPN (Badan Pertanahan Negara) Sumsel pada 26 September lalu. Diketahui bahwa PT SAML tidak memiliki HGU (Hak Guna Usaha), sehingga kami yakin lahan yang sudah diusahakan warga secara turun menurut itu bisa di-enclave.

Senada dengan yang diungkap Sukirman, Sekretaris Forum Petani Nusantara, ia mengatakan awalnya tanah tempat mereka hidup adalah Lahan APL (areal penggunaan lain). Namun, sejak tahun 1980 warga datang dari Jawa dan mulai bercocok tanah di lantas areal APL yang banyak hama dan binatang buas. Kemudian sejak tahun 2005 digarap dan menghasilkan. Tapi anehnya, pada 2007 turun izin prinsip PT SAML dan menurunkan alat berat saat padi sedang berisi.

”Kami sempat mengalami kerugian besar ketika alat beras merusak padi kami yang sedang bunting (berisi). Namun, kami sempat melakukan perlawanan demi mempertahankan padi kami,” kata pria berkulit gelap itu.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Komisi II DPRD Sumsel, Saifurrahman, yang menerima keluhan warga tersebut mengatakan pihaknya sudah menerima keluhan yang disampaikan warga. Untuk itu dewan akan melakukan berbagai langkah agar apa yang menjadi harapan petani di Air Sugihan OKI bisa terwujud.

”Yang pertama akan kami lakukan yakni berkerjasama dengan komisi I, sebab masih menyangkut lahan. Namun, karena ini merupakan lahan pertanian tanaman pangan maka komisi II perlu ikut campur. Sebab akan sangat merugikan jika lahan pangan ini berganti dengan lahan perkebunan. Melihat kondisi krisis pangan yang terjadi saat ini,” kata dia.

Disoal mengenai intimidasi masih terus berlangsung, Politisi PKS itu membenarkan masih kerap terjadi. Meski pada 2008-2009 sempat tidak ada intimidasi, sebab perusahaan sempat tidak melakukan aktifitas. Namun, sejak 2010 sampai sekarang terjadi lagi aktifitas sehingga menganggu lahan warga.

“Kita akan lakukan pendekatan dengan berbagai pihak, guna melihat apakah perusahaan memiliki izin HGU. Jika tidak maka warga bisa menempati lahan itu untuk meneruskan kegiatan mereka. Namun, jika ternyata perusahaan mengantongi izin, bisa ditempuh jalan lain, yakni dengan melakukan revue tata ruang,” tegasnya.

Saifurrahman berjanji akan mencarikan jalan keluar bagi para petani pangan tersebut.

”Semua itu bisa dan serba mungkin, bagi kami yang penting dan paling utama adalah kemaslahatan masyarakat bisa dipenuhi,” ujarnya sembari tersenyum. (Morino

Posted on Januari 25, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: